Kepada
Rekan-rekan, kawan-kawan, saudara/saudari, adik-adik, kakak-kakak
Mahasiswa/i
Yang Terhormat
Apa kabar ?
Semoga kalian sehat-sehat saja dan senantiasa berada dalam kondisi yg baik-baik saja.
Ok, saya pikir basa-basi diatas sudah cukup dan sudah sesuai standar pembuka sebuah persuratan resmi kalau pun ternyata belum memenuhi standar saya minta maaf.
Baiklah, kita langsung ke pokok permasalahan. Jujur saya katakan bahwa sekarang saya bigung melihat kalian. Dulu mungkin saya masih bisa berprasangka baik pada kalian, kalian itu cerdas … atau revolusioner … bahkan mungkin radikal. Tapi itu dulu, sekarang saya tidak bisa lagi … sekarang saya tak yakin lagi dengan apa yang dulu saya sangkakan atas kalian. Hal ini wajar saja jika bercermin dari kasus “Benteng Somba Opu”. Bisa dimaklumi kalau kalian tidak peduli dengan perampasan tanah petani takalar atau perampasan tanah masyarakat pandang raya, tapi tentu lain halnya dengan “Benteng Somba Opu” (meski sebenarnya kasus-kasus ini tidak bisa dilihat saling terpisah karena sebenarnyalah secara substansial adalah satu kesatuan). Coba kalian beri sedikit ruang pada ingatan anda, sudah berapa kali “Benteng Somba Opu” kalian manfaatkan untuk berbagai kepentingan ? Kalau kalian tidak bisa menyebutkan minimal “satu kali” maka sebaiknya anda segera konsultasi ke dokter ahli saraf atau psikiater karena saya yakin anda mengalami gangguan ingatan yang akut. Jika kalian tak mampu lagi menganalisa secara menyeluruh paling tidak kalian tahu diri, kalian seharusnya sadar betapa kalian berhutang budi pada “Benteng Somba Opu” … dan seharusnya kalian malu jika tinggal diam dan berpangku tangan melihat “Benteng Somba Opu” dirampas dari kita, dan diubah dari “Ruang Publik Terbuka” menjadi “Ruang Publik Berbayar - sengaja memakai istilah ini untuk menghindari penyebutan privatisasi”.
Jika terhadap “Benteng Somba Opu” (sebagai ruang publik terbuka, tempat belajar) saja kalian tidak peduli, maka saya ragu jika kalian masih punya kepekaan sosial dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan ini.
Oh iya, sebelum saya mengakhiri surat ini saya ingin mengatakan kepada kalian … sebelum kalian menilai dan menduga-duga kepentingan saya, saya katakan kepada kalian bahwa “tak ada kepentingan politik dibalik ini semua, semua ini hanyalah sebentuk ungkapan rasa tanggung jawab dan upaya membayar hutang budi saya kepada “Benteng Somba Opu” yg telah memberi saya tempat untuk belajar, yg telah memberi saya kesempatan untuk menghirup udaranya, yg telah memberi saya izin untuk menikmati pemandangan serta kesunyiannya. Dan terakhir, karena saya masih punya ingatan tentang kepingan-kepingan cerita tentang Benteng Somba Opu yg menjadi bagian dalam hidup saya.”
NB : Jangan berpikir kalau saya ini apa, saya bukanlah apa-apa. Terima kasih atas kesedian anda meluangkan waktu anda yang saya yakin sangat berharga untuk sekedar membaca tulisan ini. Sekali lagi TERIMA KASIH BANYAK.
Salam
Dari Sebuah Tempat Di Dunia Nyata
Posted in
Tanggal 18 Desember 2010 diadakan diskusi terkait dengan kasus pengalihan fungsi Cagar Budaya Benteng Somba Opu (dari Tempat Wisata Sejarah menjadi Tempat Wisata Keluarga) oleh Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan dan Zaenal Tayyeb sebagai Investor. Diskusi Publik ini diinisiasi oleh Forum Somba Opu (FSO) sebagai bagian dari agenda strategis dalam menolak pengalihan fungsi Cagar Budaya Benteng Somba Opu. Sebelumnya Forum Somba Opu telah melaporkan Gubernur dan Zaenal Tayyeb terkait masalah pengrusakan Cagar Budaya Benteng Somba Opu (BSO) akibat pembangunan Taman Wisata Keluarga Gowa Discovery Park (GDP).
Kasus BSO adalah Extra Ordinary Crime
Dari diskusi tanggal 18 Desember 2010 di Baruga Benteng Somba Opu, berdasarkan pemaparan salah satu pembicara yg melihat dari aspek hukum banyak terungkap fakta-fakta pelanggaran aturan dan undang-undang (salah satunya adalah Undang-Undang RI No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). Hal senada juga terungkap dari pemaparan seorang aktivis perkotaan KPRM dan juga senada dengan penjelasan anggota
KOPEL yg sempat hadir, menurut mereka pemerintah dan legislatif (DPRD Sul Sel) telah melakukan banyak pelanggaran prosedural terkait Proyek GDP. Selain melanggar aturan dan undang-undang, proyek GDP juga menjadi agen perusak budaya masyarakat sulawesi selatan yg digiring pada
high modernity yg lebih mengedepankan pemenuhan hasrat kesenangan yang banal. Analisis teoritik penggiringan masyarakat sulawesi selatan pada
high modernity dipaparkan oleh seorang sosiolog yg juga sempat hadir dan menjadi salah satu pembicara.
Proyek GDP & Perlawanan
Cagar Budaya BSO juga merupakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sulawesi selatan yg masih tersisa, karena itu-lah pengalihan fungsi Cagar Budaya BSO lagi-lagi merupakan upaya perampasan ruang-ruang publik terbuka masyarakat demi keuntungan ekonimi yg sangat kapitalistik. Selain itu Cagar Budaya BSO tidak lagi hanya sekedar sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gowa, lebih dari itu ... Cagar Budaya BSO telah menjadi tempat belajar bagi siswa/mahasiswa/peneliti untuk mempelajaran sejarah peradaban umat manusia di sulawesi selatan, karena itu perlawanan terhadap upaya perusakan Cagar Budaya BSO adalah sebuah perjuangan demi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan serta perlawanan terhadap perampasan ruang-ruang publik. Dari pemaparan para pembicara (Arkeolog, Aktivis Perkotaan, Sosilog, Ahli Hukum, Pemantau Legislatif, Budayawan, Seniman, dan masyarakat umum) terlihat dengan jelas alasan-alasan yg kuat terkait penolakan proyek GDP yang mengakibatkan kerusakan pada Cagar Budaya BSO.
Pemerintah/Pemerintahan Itu Korup
Salah satu pelajaran berharga dari dari kasus BSO adalah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah kekuasaan yg bersetubuh dengan modal mencoba melibas habis semua ruang-ruang yang dalam logika kapitalistik dianggap tidak produktif. Pada kasus ini juga kita dapat melihat dengan jelas piramida terbalik relasi antara "penguasa-pemodal-rakyat" (dimana kepentingan rakyat selalu berada paling bawah) dipraktekkan dengan sangat baik. Kasus BSO juga menambah daftar pemerintahan korup yang berselingkuh dengan pemodal, perselingkuhan ini mengakibatkan kesimpulan karaktekter dasar pemerintah/pemerintahan semakin mengarah pada
semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi.
Posted in
Label:
budaya,
ekonomi,
pendidikan,
politik,
sosial
Beberapa hari ini saya sering terperangkap dalam kerumunan massa yg sibuk berbelanja dan mengkonsumsi lagi dan lagi. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini hampir semua (untuk tidak mengatakan semua) orang tahu bahwa konsumerisme [konsumsi-konsumsi-konsumsi, lagi-lagi-dan lagi (yg saat ini merupakan sesuatu yg sangat penting dalam kapitalisme)] atau hasrat berbelanja dan mengkonsumsi secara berlebihan adalah sesuatu yg buruk. Penggambaran yg buruk juga telah sangat sering disampaikan oleh para pendakwa-pendakwa agama dalam berbagai kesempatan dan berbagai media. Tak dapat pula dipungkiri kenyataan banyaknya buku yg membahas tentang keburukan dari konsumerisme. lalu, kenapa tetap saja realitas berbicara lain, kerumunan orang yg terjebak dalam kegilaan konsumsi bukanlah sesuatu yg susah untuk kita temui saat ini. Sepertinya ini bukan lagi sesuatu yg berada di wilayah akal karena jika masih berbicara soal akal maka tentu dengan pengetahuan akan keburukan konsumerisme (yg didapat dari buku-buku maupun dari dakwa-dakwa para ahli agama) tentu tingkat konsumerisme akan menurun tapi mengapa dengan pengetahuan yg dimiliki tak mampu menekan hasrat gila konsumsi ?
Sepertinya persoalan konsumerisme saat ini tidak lagi berada di wilayah akal melainkan sudah sampai di wilayah alam bawah sadar atau kejiwaan alias psikis orang. Hal ini bisa dibenarkan jika kita melihat peran penting iklan sebuah produk dalam persoalan pemasaran, iklan memang tidak memerintahkan untuk langsung mengkonsumsi apa yg di-iklan-kannya tapi iklan menanamkan sesuatu dalam alam bawah sadar orang-orang sehingga menjadi sebuah kondisi kejiwaan yg akhirnya menjadi sesuatu yg dibenarkan oleh akal. Jadi orang-orang yg konsumeris sebenarnya adalah orang-orang sakit jiwa yg harus mendapat penanganan seorang psikiater.
Tingkat konsumsi yg gila saat ini juga bukan lagi persoalan uang, bukan lagi persoalan berapa banyak uang yg dihabiskan untuk memenuhi hasrat konsumsi. Karena kalau persoalannya masih seputar uang maka faktanya adalah bukanlah mereka yg kaya (yg memiliki banyak uang) yg tingkat konsumsinya gila-gilaan tapi si miskin lah yg gila dalam hal konsumsi. mari kita lihat, si kaya mempunyai uang 5 juta kemudian dia membelanjakan untuk kebutuhan yg bersifat konsumerisme sebanyak 1 juta maka masih tersisa 4 juta untuk kebutuhan lainnya (diluar kebutuhan yg bersifat konsumerisme) sekarang mari kita lihat si miskin yg punya uang 1 juta dan untuk memenuhi hasrat konsumtifnya dia menghabiskan 500 ribu maka yg tersisa tinggal 500 ribu untuk kebutuhan lainnya diluar pemenuhan hasrat konsumtif. Nah, kalau kita berbicara soal uang maka 1 juta yg dipakai untuk memenuhi hasrat konsumtif si kaya hanyalah 1/5 dari uang yg dimilikinya sedangkan 500 ribu yg dibelanjakan si miskin adalah 1/2 atau setengah dari uang yg dimilikinya, nah dengan hitung-hitungan sederhana ini terlihat bahwa si miskin lah yg lebih konsumtif di banding si kaya. Dan solusi bodoh dari hitung-hitungan ini adalah "peningkatan penghasilan atau pendapatan atau kekayaan si miskin biar 500 ribu yg dibelanjakan itu tidak lagi 1/2 atau setengah dari kekayaannya (mungkin bisa berkuarang jadi 1/3 jika uang yg dimilikinya itu sebesar 1,5 juta) dan tentu bukan soal lagi jika si miskin membelanjakan uang sebesar 1 juta jika total uang yg dimilikinya sebesar 5 juta, tidak ada yg salah dari semua itu. Kelihatankan persoalannya jika hanya mengaitkan masalah konsumerisme dengan uang, masalahnya hanyalah persoalan kesempatan yg tidak ada, jika uang banyak apa salahnya jika saya makan di tempat makan cepat saji atau membeli baju kaos yg menjual merk, atau mengoleksi berbagai macam baju dan sepatu atau hal-hal sepeleh terkait dengan hobby alias kesenangan material.
Jadi persoalannya bukan persoalan UANG melainkan persoalan KEJIWAAN, sekali lagi persoalan KEJIWAAN.
atau bagaimana kah ?
tabe' di'
Posted in
Label:
ekonomi,
politik,
psikologi,
spiritual
Support