Tanggal 18 Desember 2010 diadakan diskusi terkait dengan kasus pengalihan fungsi Cagar Budaya Benteng Somba Opu (dari Tempat Wisata Sejarah menjadi Tempat Wisata Keluarga) oleh Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan dan Zaenal Tayyeb sebagai Investor. Diskusi Publik ini diinisiasi oleh Forum Somba Opu (FSO) sebagai bagian dari agenda strategis dalam menolak pengalihan fungsi Cagar Budaya Benteng Somba Opu. Sebelumnya Forum Somba Opu telah melaporkan Gubernur dan Zaenal Tayyeb terkait masalah pengrusakan Cagar Budaya Benteng Somba Opu (BSO) akibat pembangunan Taman Wisata Keluarga Gowa Discovery Park (GDP).



Kasus BSO adalah Extra Ordinary Crime

Dari diskusi tanggal 18 Desember 2010 di Baruga Benteng Somba Opu, berdasarkan pemaparan salah satu pembicara yg melihat dari aspek hukum banyak terungkap fakta-fakta pelanggaran aturan dan undang-undang (salah satunya adalah Undang-Undang RI No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). Hal senada juga terungkap dari pemaparan seorang aktivis perkotaan KPRM dan juga senada dengan penjelasan anggota KOPEL yg sempat hadir, menurut mereka pemerintah dan legislatif (DPRD Sul Sel) telah melakukan banyak pelanggaran prosedural terkait Proyek GDP. Selain melanggar aturan dan undang-undang, proyek GDP juga menjadi agen perusak budaya masyarakat sulawesi selatan yg digiring pada high modernity yg lebih mengedepankan pemenuhan hasrat kesenangan yang banal. Analisis teoritik penggiringan masyarakat sulawesi selatan pada high modernity dipaparkan oleh seorang sosiolog yg juga sempat hadir dan menjadi salah satu pembicara.


Proyek GDP & Perlawanan

Cagar Budaya BSO juga merupakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sulawesi selatan yg masih tersisa, karena itu-lah pengalihan fungsi Cagar Budaya BSO lagi-lagi merupakan upaya perampasan ruang-ruang publik terbuka masyarakat demi keuntungan ekonimi yg sangat kapitalistik. Selain itu Cagar Budaya BSO tidak lagi hanya sekedar sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gowa, lebih dari itu ... Cagar Budaya BSO telah menjadi tempat belajar bagi siswa/mahasiswa/peneliti untuk mempelajaran sejarah peradaban umat manusia di sulawesi selatan, karena itu perlawanan terhadap upaya perusakan Cagar Budaya BSO adalah sebuah perjuangan demi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan serta perlawanan terhadap perampasan ruang-ruang publik. Dari pemaparan para pembicara (Arkeolog, Aktivis Perkotaan, Sosilog, Ahli Hukum, Pemantau Legislatif, Budayawan, Seniman, dan masyarakat umum) terlihat dengan jelas alasan-alasan yg kuat terkait penolakan proyek GDP yang mengakibatkan kerusakan pada Cagar Budaya BSO.


Pemerintah/Pemerintahan Itu Korup

Salah satu pelajaran berharga dari dari kasus BSO adalah kita dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah kekuasaan yg bersetubuh dengan modal mencoba melibas habis semua ruang-ruang yang dalam logika kapitalistik dianggap tidak produktif. Pada kasus ini juga kita dapat melihat dengan jelas piramida terbalik relasi antara "penguasa-pemodal-rakyat" (dimana kepentingan rakyat selalu berada paling bawah) dipraktekkan dengan sangat baik. Kasus BSO juga menambah daftar pemerintahan korup yang berselingkuh dengan pemodal, perselingkuhan ini mengakibatkan kesimpulan karaktekter dasar pemerintah/pemerintahan semakin mengarah pada semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi.

Posted in Label: , , , ,